Medan, 31 Juli 2026 – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana kenaikan gaji kepala daerah dengan menekankan bahwa peningkatan penghasilan seharusnya mempertimbangkan kualitas kinerja masing-masing pejabat. Menurut Bobby, kepala daerah yang menunjukkan hasil kerja baik dapat memperoleh apresiasi berbeda dibandingkan mereka yang kinerjanya tidak memuaskan. Ia menilai kenaikan gaji tidak semestinya diberikan secara otomatis kepada seluruh kepala daerah tanpa mempertimbangkan capaian selama menjalankan pemerintahan. Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi kinerja sebagai salah satu faktor penting dalam pembahasan kesejahteraan pejabat daerah. Dengan pendekatan itu, tambahan penghasilan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan tanggung jawab kepada masyarakat.
Bobby berpandangan bahwa kepala daerah memiliki beban besar karena bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Namun, besarnya tanggung jawab tersebut perlu diikuti dengan hasil kerja yang dapat dirasakan warga. Kepala daerah yang aktif turun ke lapangan dan mampu menyelesaikan persoalan dinilai layak mendapatkan apresiasi berdasarkan pencapaiannya. Sebaliknya, pejabat yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik tidak seharusnya memperoleh kenaikan dengan skema yang sama. Prinsip tersebut dinilai dapat mendorong sistem penghargaan yang lebih berbasis prestasi.
Pembahasan mengenai gaji kepala daerah juga tidak dapat dipisahkan dari struktur pendapatan pejabat yang berlaku saat ini. Selain gaji pokok, kepala daerah memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, evaluasi mengenai peningkatan kesejahteraan perlu melihat keseluruhan komponen yang diterima, bukan hanya nominal gaji pokok. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal serta dampak kebijakan terhadap anggaran negara dan daerah. Setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Apabila kinerja dijadikan dasar kenaikan penghasilan, pemerintah membutuhkan indikator yang objektif dan dapat diukur. Penilaian dapat mempertimbangkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan, realisasi program pembangunan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penyelesaian persoalan dasar di daerah. Tingkat kepuasan masyarakat juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, meskipun harus menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi setiap wilayah karena tantangan yang dihadapi kepala daerah tidak selalu sama. Daerah dengan karakter geografis dan kapasitas fiskal berbeda membutuhkan ukuran yang tetap adil.
Bobby sebelumnya juga menekankan pentingnya kepala daerah aktif melihat kondisi masyarakat secara langsung. Turun ke lapangan dinilai memberikan kesempatan bagi pemimpin daerah mengetahui persoalan yang mungkin tidak seluruhnya terlihat melalui laporan administratif. Namun, aktivitas lapangan tetap harus menghasilkan kebijakan dan penyelesaian konkret agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Kecepatan merespons persoalan masyarakat dapat menjadi salah satu gambaran efektivitas kepemimpinan. Hasil akhirnya tetap perlu diukur melalui perubahan kondisi pelayanan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Wacana kenaikan gaji kepala daerah dapat memunculkan beragam tanggapan karena berkaitan dengan penggunaan uang publik. Masyarakat memiliki kepentingan mengetahui alasan dan manfaat apabila pemerintah memutuskan meningkatkan penghasilan pejabat. Kebijakan tersebut akan lebih mudah diterima apabila disertai peningkatan kualitas pelayanan serta mekanisme evaluasi yang transparan. Sebaliknya, kenaikan tanpa ukuran kinerja berpotensi menimbulkan pertanyaan ketika masih terdapat daerah dengan berbagai persoalan pelayanan dasar. Transparansi menjadi penting agar kebijakan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan fasilitas bagi pejabat.
Sistem berbasis kinerja juga membutuhkan mekanisme evaluasi yang bebas dari kepentingan politik. Penilaian tidak boleh hanya bergantung pada popularitas atau hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat. Data pembangunan, kualitas pengelolaan anggaran, hasil pemeriksaan, serta capaian program dapat digunakan untuk membangun ukuran yang lebih objektif. Pemerintah juga perlu menentukan periode evaluasi sehingga kepala daerah memiliki target yang jelas sejak awal. Dengan mekanisme tersebut, peningkatan penghasilan dapat berfungsi sebagai insentif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Pernyataan Bobby Nasution bahwa kepala daerah dengan kinerja tidak bagus sebaiknya tidak mendapatkan kenaikan gaji memberikan perspektif baru dalam pembahasan kesejahteraan pejabat daerah. Wacana tersebut tidak hanya berbicara mengenai besarnya penghasilan, tetapi juga hubungan antara penghargaan dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat. Apabila pemerintah mempertimbangkan skema berbasis kinerja, indikator penilaian harus dibuat transparan, objektif, dan memperhitungkan kondisi setiap daerah. Kenaikan penghasilan kemudian dapat ditempatkan sebagai penghargaan atas capaian, bukan hak tambahan yang diterima tanpa evaluasi. Pada akhirnya, ukuran utama kinerja kepala daerah tetap berada pada kualitas pelayanan dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.