Jakarta, 9 September 2026 – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan pembangunan ketahanan nasional tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan militer dan persenjataan. Indonesia juga membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, keamanan yang terjaga, kepastian berusaha, serta kemampuan industri strategis untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman modern. Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet ketika memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KADIN Indonesia di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pola ancaman terhadap sebuah negara telah berkembang jauh melampaui konflik bersenjata konvensional. Tekanan ekonomi, gangguan rantai pasok, embargo teknologi, serangan siber, perang dagang, hingga disinformasi dapat memberikan dampak serius terhadap stabilitas suatu negara. Karena itu, ketahanan nasional harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang menghubungkan kekuatan ekonomi, keamanan, teknologi, dan pertahanan.
Bamsoet menjelaskan ekonomi yang kuat memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara mempertahankan kedaulatannya. Negara dengan kondisi perekonomian rapuh akan menghadapi kesulitan ketika harus membiayai modernisasi pertahanan, menjaga kesiapan alat utama sistem senjata, memenuhi kebutuhan logistik, maupun mempertahankan keberlangsungan industri strategis. Sebaliknya, perekonomian yang besar juga membutuhkan sistem keamanan dan pertahanan yang memadai agar kegiatan usaha serta investasi terlindungi dari berbagai bentuk gangguan. Hubungan antara ekonomi dan pertahanan karena itu tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dunia usaha membutuhkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan keamanan agar dapat menjalankan investasi jangka panjang. Sementara negara membutuhkan aktivitas ekonomi produktif untuk menghasilkan sumber daya yang dapat digunakan memperkuat berbagai sektor strategis.
Perubahan geopolitik global menjadi salah satu alasan Indonesia perlu memperkuat pendekatan tersebut. Bamsoet mengingatkan perang modern tidak selalu dimulai dengan penggunaan senjata atau pengerahan pasukan secara terbuka. Persaingan antarnegara dapat berlangsung melalui pembatasan akses teknologi, gangguan terhadap rantai pasok strategis, tekanan perdagangan, serangan terhadap infrastruktur digital, maupun kebijakan ekonomi yang memengaruhi kemampuan negara lain. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dapat berubah menjadi kelemahan ketika terjadi konflik atau ketegangan geopolitik. Kondisi itu terlihat ketika berbagai krisis global mengganggu distribusi pangan, energi, bahan baku industri, komponen elektronik, dan berbagai komoditas penting. Indonesia karena itu perlu membangun kemampuan nasional yang memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan ketika menghadapi tekanan eksternal.
Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki fondasi yang relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi sepanjang semester pertama 2026 tercatat sekitar 5,45 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan pada kuartal kedua berada di kisaran 5,29 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang meskipun situasi global menghadapi berbagai ketidakpastian. Namun, Bamsoet menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila hanya dilihat melalui peningkatan angka produk domestik bruto. Kualitas pertumbuhan harus tercermin melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan industri nasional, serta kemampuan Indonesia menghasilkan barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Ketahanan ekonomi akan semakin kuat apabila manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara luas dan tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.
Investasi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ketahanan ekonomi nasional. Realisasi investasi Indonesia sepanjang semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau hampir separuh dari target investasi nasional tahun ini yang berada di kisaran Rp2.041 triliun. Aktivitas tersebut menghasilkan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,4 juta orang. Bamsoet menilai besarnya angka investasi merupakan indikator penting, tetapi pemerintah dan dunia usaha perlu melihat manfaat strategis yang dihasilkan dari setiap investasi. Modal yang masuk diharapkan tidak hanya mengejar pasar domestik, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional, menciptakan pekerjaan berkualitas, membangun industri, serta menghasilkan transfer teknologi. Investasi juga perlu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan strategis.
Penguatan industri nasional menjadi salah satu unsur yang menurut Bamsoet harus mendapatkan perhatian dalam menghadapi perubahan geopolitik. Indonesia memiliki sumber daya alam besar yang dapat menjadi modal untuk membangun berbagai industri bernilai tambah tinggi. Hilirisasi diperlukan agar bahan mentah tidak hanya diekspor sebelum kemudian kembali dibeli Indonesia dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih mahal. Pembangunan industri juga harus disertai pengembangan teknologi, penelitian, sumber daya manusia, dan jaringan pemasok domestik. Semakin banyak komponen penting yang dapat diproduksi di dalam negeri, semakin besar kemampuan Indonesia bertahan ketika rantai pasok internasional mengalami gangguan. Strategi tersebut berlaku tidak hanya pada industri pertahanan, tetapi juga sektor pangan, energi, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, elektronik, dan teknologi digital.
Bamsoet turut menyoroti pentingnya kemandirian industri pertahanan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Menurutnya, negara yang ingin memiliki posisi kuat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada produk pertahanan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan risiko ketika negara pemasok menerapkan embargo, pembatasan suku cadang, atau menghentikan dukungan teknologi akibat perubahan hubungan politik. Industri pertahanan nasional karena itu perlu diperkuat secara bertahap melalui peningkatan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, penelitian, dan kerja sama yang memberikan transfer pengetahuan nyata. Dunia usaha nasional juga dapat mengambil bagian dalam membangun ekosistem tersebut, terutama pada produksi komponen, teknologi informasi, material, logistik, dan berbagai kebutuhan pendukung. Kemandirian bukan berarti menutup kerja sama internasional, melainkan meningkatkan kemampuan Indonesia menentukan kebutuhan strategisnya sendiri.
Selain pertahanan konvensional, perkembangan teknologi digital membuat keamanan siber semakin penting dalam konsep ketahanan nasional. Aktivitas pemerintahan, perbankan, perdagangan, transportasi, komunikasi, hingga layanan publik saat ini sangat bergantung pada sistem digital. Serangan terhadap infrastruktur tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar tanpa adanya konflik bersenjata secara langsung. Perlindungan data, pusat informasi, jaringan komunikasi, sistem pembayaran, dan infrastruktur strategis karena itu harus menjadi bagian dari investasi keamanan nasional. Dunia usaha memiliki posisi penting karena sebagian besar aktivitas ekonomi dan teknologi dikelola bersama sektor swasta. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi kritis dari luar negeri.
Bamsoet juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan agar ketahanan nasional memiliki fondasi sosial yang kuat. Pertumbuhan tinggi yang hanya dinikmati kelompok tertentu berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pembangunan memberikan manfaat kepada pelaku UMKM, pekerja, petani, nelayan, masyarakat desa, generasi muda, hingga penduduk di kawasan perbatasan. Penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi ekonomi, serta perluasan pembiayaan produktif menjadi bagian dari strategi yang dapat ditempuh. Stabilitas politik dan keamanan akan lebih mudah dipertahankan apabila masyarakat memiliki pekerjaan, pendapatan yang memadai, serta akses terhadap kesempatan ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara menghadapi tekanan dari dalam maupun luar.
Melalui pembahasan di KADIN, Bamsoet mendorong pembangunan ketahanan nasional ditempatkan sebagai agenda bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Ekonomi yang kuat memberikan kemampuan kepada negara membiayai pertahanan dan pembangunan, sementara keamanan serta kepastian hukum menciptakan lingkungan yang dibutuhkan dunia usaha untuk tumbuh. Pada saat yang sama, industri strategis dan penguasaan teknologi memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar ketika menghadapi krisis. Tantangan geopolitik, perang dagang, serangan siber, serta gangguan rantai pasok menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara semakin kompleks dan saling berhubungan. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus meningkatkan kemandirian, pemerataan, dan daya tahan nasional. Dengan fondasi tersebut, Indonesia diharapkan memiliki kemampuan lebih besar menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan kedaulatan di tengah perubahan global yang semakin sulit diprediksi.