Jakarta, 5 November 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2026. Berdasarkan data terbaru, IPM nasional mencapai 76,59 atau naik 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 75,90. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa IPM Indonesia kini berada dalam kategori tinggi. Capaian ini sekaligus melanjutkan tren positif pembangunan manusia yang berlangsung secara konsisten sejak 2020.
Edy menjelaskan bahwa IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Pengukuran tersebut mencakup tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik pula capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Menurut BPS, peningkatan IPM pada 2026 didorong oleh perbaikan seluruh indikator penyusunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup saat lahir meningkat menjadi 74,68 tahun pada 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebesar 74,47 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek kesehatan dan peluang masyarakat untuk hidup lebih panjang. Perbaikan akses pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan manusia. BPS menilai indikator umur harapan hidup memiliki peran besar dalam menggambarkan kondisi kesehatan penduduk secara keseluruhan.
Perkembangan positif juga terlihat pada sektor pendidikan yang menjadi salah satu komponen utama penghitungan IPM. Harapan lama sekolah masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 13,34 tahun, meningkat dari 13,30 tahun pada 2025. Sementara itu, rata-rata lama sekolah bertambah menjadi 9,16 tahun dari sebelumnya 9,07 tahun. Kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan capaian pendidikan masyarakat. Meski demikian, peningkatan kualitas pendidikan masih membutuhkan perhatian, terutama dalam memperluas kesempatan belajar dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antardaerah.
Dari sisi ekonomi, BPS mencatat pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat menjadi Rp13,37 juta pada 2026. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp12,80 juta. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan daya beli yang telah disesuaikan. Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi standar hidup layak. Namun, perkembangan tersebut tetap perlu diikuti dengan pemerataan kesempatan ekonomi agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Secara regional, BPS mencatat sebanyak 30 dari 38 provinsi di Indonesia telah mencapai kategori IPM tinggi. Dari jumlah tersebut, lima provinsi berhasil masuk kategori sangat tinggi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan nilai IPM 85,88, disusul DI Yogyakarta sebesar 83,43. Kepulauan Riau mencatat nilai 81,12, Kalimantan Timur 80,09, dan Bali 80,03. Selain itu, Bali dan Kalimantan Timur berhasil meningkatkan status pembangunan manusianya dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi. Sementara Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan naik dari kategori sedang menjadi tinggi.
Meskipun pembangunan manusia Indonesia menunjukkan perkembangan positif, kesenjangan capaian antardaerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. BPS mencatat masih terdapat dua provinsi dalam kategori IPM sedang dan satu provinsi dalam kategori rendah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, kenaikan IPM diharapkan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.