Beijing, 31 Oktober 2026 – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping kembali melakukan pembersihan besar-besaran terhadap jajaran pejabat tinggi Partai Komunis China dan militer. Sebanyak 33 pejabat dipastikan dikeluarkan dari keanggotaan partai setelah berlangsungnya sidang pleno kelima Komite Sentral Partai Komunis China ke-20 di Beijing. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, setelah pertemuan tertutup selama empat hari yang membahas disiplin internal dan pemberantasan korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 orang berasal dari jajaran petinggi militer, termasuk sejumlah jenderal yang sebelumnya menduduki posisi strategis. Langkah ini menjadi salah satu tindakan penertiban internal terbesar yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping dalam beberapa tahun terakhir. Beijing menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, menegakkan disiplin organisasi, dan mengatasi praktik korupsi yang dianggap membahayakan stabilitas negara. Reuters+1
Sejumlah tokoh berpengaruh termasuk dalam daftar pejabat yang dikeluarkan, salah satunya Zhang Youxia yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China. Zhang dikenal sebagai salah satu jenderal paling senior dalam struktur militer dan pernah menjadi figur penting dalam kepemimpinan Tentara Pembebasan Rakyat China atau People’s Liberation Army (PLA). Selain Zhang, mantan anggota Komisi Militer Pusat Liu Zhenli juga termasuk dalam kelompok pejabat yang terkena tindakan tersebut. Nama lain yang dikonfirmasi adalah Ma Xingrui, mantan anggota Politbiro yang sebelumnya memimpin Partai Komunis di wilayah Xinjiang. Beberapa pejabat sipil turut dikeluarkan, termasuk mantan diplomat senior Liu Jianchao, mantan Menteri Perindustrian Jin Zhuanglong, serta mantan Ketua Regulator Sekuritas China Yi Huiman. Keputusan terhadap para pejabat tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban tidak hanya menyasar sektor pertahanan, tetapi juga menjangkau lembaga pemerintahan dan ekonomi. Namun, pengumuman resmi tidak merinci seluruh alasan pemberhentian masing-masing pejabat sehingga dugaan pelanggaran individual perlu dibedakan dari keputusan organisasi yang telah diumumkan.
Pembersihan besar-besaran tersebut merupakan kelanjutan dari kampanye antikorupsi yang dijalankan Xi Jinping sejak mulai memimpin China pada 2012. Selama lebih dari satu dekade, pemerintah China melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan daerah hingga lembaga pusat. Wakil Sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin atau CCDI, Zhang Fuhai, menyampaikan bahwa lembaga disiplin dan pengawasan telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 7,9 juta orang sejak kampanye tersebut dimulai. Angka itu menggambarkan luasnya cakupan tindakan penegakan disiplin yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan dan organisasi partai. Dalam konferensi pers pada Jumat, 30 Oktober 2026, Zhang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus diperkuat, khususnya pada sektor yang mengelola anggaran besar dan memiliki kewenangan strategis. Pemerintah China juga menyatakan akan memberikan perhatian terhadap praktik kolusi antara pejabat dan pelaku usaha serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Beijing, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. CNA+1
Dampak paling mencolok dari keputusan terbaru terlihat pada struktur Komisi Militer Pusat yang menjadi lembaga tertinggi pengendali angkatan bersenjata China. Komisi tersebut sebelumnya memiliki tujuh anggota, tetapi rangkaian pencopotan dan penyelidikan membuat jumlah pejabat yang tersisa menyusut menjadi dua orang. Kedua pejabat tersebut adalah Presiden Xi Jinping sebagai ketua dan Jenderal Zhang Shengmin yang memiliki pengalaman panjang dalam pengawasan disiplin militer. Dalam sidang pleno terbaru, Zhang Shengmin juga dipromosikan menjadi anggota Politbiro Partai Komunis China. Pengangkatan tersebut menjadikannya satu-satunya perwakilan militer dalam struktur Politbiro saat ini. Perubahan komposisi kepemimpinan tersebut menimbulkan perhatian karena Komisi Militer Pusat memiliki tanggung jawab penting dalam menentukan arah kebijakan pertahanan dan pengelolaan angkatan bersenjata. Sejumlah pengamat menilai kekosongan jabatan yang cukup besar dapat menghadirkan tantangan dalam kesinambungan kepemimpinan militer, meskipun pemerintah China menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas dalam menjalankan organisasi. The Guardian+1
Skala pembersihan juga terlihat dari tingkat kehadiran anggota Komite Sentral dalam sidang pleno yang berlangsung di Beijing. Berdasarkan laporan mengenai pertemuan tersebut, hanya 279 dari 376 anggota penuh dan anggota alternatif yang dipilih pada 2022 menghadiri sidang terbaru. Dengan demikian, lebih dari seperempat anggota dalam komposisi awal tidak hadir pada pertemuan tersebut, meskipun tidak seluruh ketidakhadiran dapat disimpulkan sebagai akibat pemecatan. Jumlah kekosongan dan ketidakhadiran itu menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah modern penyelenggaraan sidang pleno Partai Komunis China. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam susunan kepemimpinan organisasi menjelang agenda politik nasional berikutnya. Sejumlah analis berpendapat bahwa tindakan pemberantasan korupsi dapat membantu memperkuat pengawasan internal, tetapi juga berpotensi mengurangi jumlah pejabat berpengalaman yang tersedia untuk mengisi posisi strategis. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dampak kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penegakan disiplin, melainkan juga dengan kesinambungan administrasi dan proses pengambilan keputusan. The Guardian+1
Keputusan mengeluarkan 33 pejabat juga berlangsung ketika Partai Komunis China mulai mempersiapkan Kongres Nasional ke-21 yang dijadwalkan pada paruh kedua 2027. Kongres tersebut akan menjadi forum penting untuk menentukan susunan kepemimpinan partai serta arah kebijakan nasional dalam periode berikutnya. Xi Jinping diperkirakan akan berupaya mempertahankan kepemimpinannya untuk masa jabatan keempat sebagai sekretaris jenderal partai, meskipun keputusan formal tetap bergantung pada mekanisme politik yang berlangsung dalam kongres. Sejumlah pengamat menilai pembersihan terhadap pejabat senior dapat memperkuat pengaruh Xi dalam menentukan susunan kepemimpinan baru. Di sisi lain, pemerintah China secara resmi menempatkan tindakan tersebut sebagai bagian dari kampanye antikorupsi dan penguatan disiplin organisasi. Beijing menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran aturan partai, dan praktik korupsi harus ditindak tanpa memandang jabatan maupun pengaruh politik seseorang. Dengan demikian, perkembangan menjelang kongres akan menjadi perhatian karena berkaitan dengan pembentukan struktur kepemimpinan sipil dan militer China untuk beberapa tahun mendatang.
Pemerintah China menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, perusahaan negara, lembaga keuangan, dan sektor pertahanan. Pengawasan juga akan diarahkan pada penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, pengadaan barang, serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Sementara itu, perubahan besar dalam jajaran militer diperkirakan mendorong penataan kembali struktur kepemimpinan agar fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan tetap berjalan. Keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah menegakkan aturan secara konsisten sekaligus mempertahankan efektivitas lembaga yang mengalami pergantian pejabat. Pengamat internasional akan terus memperhatikan perkembangan ini karena perubahan kepemimpinan militer China dapat memengaruhi proses penyusunan kebijakan pertahanan dan hubungan keamanan regional. Bagi Partai Komunis China, sidang pleno terbaru menjadi penanda bahwa kampanye penegakan disiplin masih menempati posisi penting dalam agenda pemerintahan Xi Jinping. Dengan 33 pejabat yang telah dikeluarkan dan sejumlah posisi strategis yang perlu ditata kembali, perkembangan politik China menjelang Kongres Partai 2027 diperkirakan tetap menjadi sorotan dunia internasional.