Jakarta, 8 Mei 2026 – Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan terkait polemik pelaksanaan tes Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) yang belakangan menjadi sorotan publik. Klarifikasi tersebut muncul setelah sejumlah peserta menyampaikan keluhan mengenai kendala teknis dan mekanisme pelaksanaan ujian.
Tes CAT sendiri merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang selama ini digunakan untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas proses rekrutmen. Metode ini dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan karena hasil ujian dapat dipantau secara langsung dan terukur.
Namun dalam pelaksanaan seleksi manajer Kopdes, beberapa peserta mengaku mengalami gangguan teknis yang memengaruhi kenyamanan saat mengikuti ujian. Keluhan yang muncul mulai dari kendala sistem, akses login, hingga proses pengerjaan soal yang disebut sempat mengalami hambatan.
Menanggapi hal tersebut, BKN menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem CAT agar proses seleksi berjalan sesuai standar. Koordinasi dengan pihak penyelenggara dan tim teknis juga disebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung lebih optimal.
Pengamat administrasi publik menilai sistem CAT pada dasarnya merupakan langkah modernisasi yang penting dalam proses rekrutmen. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan, serta kemampuan teknis penyelenggara di lapangan.
Di sisi lain, masyarakat berharap proses seleksi manajer Kopdes dapat berjalan secara adil dan profesional mengingat posisi tersebut dinilai penting dalam mendukung pengembangan koperasi desa. Banyak pihak menilai kualitas sumber daya manusia akan menjadi faktor utama keberhasilan program koperasi modern di berbagai daerah.
Di media sosial, pembahasan mengenai tes CAT ini memunculkan beragam respons. Sebagian peserta meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan, sementara lainnya berharap proses seleksi tetap dilanjutkan secara transparan dan akuntabel.
Polemik tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi digital dalam sistem seleksi membutuhkan kesiapan teknis yang matang. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mampu terus memperbaiki kualitas pelaksanaan agar proses rekrutmen berbasis teknologi benar-benar memberikan rasa adil dan kepercayaan bagi masyarakat.